MERANGIN–Penahukumnews.com Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, terkesan terus menantang hukum. Meskipun dampaknya jelas merusak ekosistem dan lingkungan, pergerakan para pemodal besar di balik bisnis haram ini terkesan licin dan belum tersentuh tindakan tegas dari aparat.
Dari hasil investigasi mendalam serta informasi yang dihimpun awak media dari lingkaran pemain tambang emas ilegal, mencuat satu nama yang diduga kuat menjadi aktor intelektual sekaligus penyuntik dana utama. Sosok tersebut berinisial Ponidi, warga Desa Bukit Bungkul A2, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin.
Ponidi disinyalir kuat merupakan sosok yang mengendalikan alur perputaran modal bagi para pelaku tambang di wilayah Kecamatan Renah Pamenang dan sekitarnya.
Guna menghindari jerat hukum, Ponidi diduga menggunakan strategi yang cukup rapi. Ia tidak melibatkan dirinya secara fisik di kubangan lumpur lokasi tambang. Pola yang dimainkan adalah dengan meminjamkan modal segar kepada para operator lapangan untuk pengadaan mesin Dompeng. Sebagai imbalannya, seluruh hasil emas yang dikeruk dari bumi Merangin wajib disetorkan langsung kepadanya.
Namun, sepandai-pandainya menutupi jejak, borok tersebut akhirnya dibongkar oleh para pekerjanya sendiri. Sejumlah pekerja lapangan yang ditemui oleh awak media secara blak-blakan mengakui status mereka yang hanya sebatas buruh.
”Kami ini hanya orang kerja di lapangan, Pak. Kalau pemilik mesin dan seluruh modalnya ini punya Bos Ponidi,” ungkap salah seorang pekerja tambang di lokasi, yang meminta dengan tegas agar identitasnya dirahasiakan demi keamanan diri.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Redaksi Media Libas telah berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Ponidi. Namun, yang bersangkutan selalu memilih menghindar, bungkam, dan enggan menemui jurnalis. Sikap tidak kooperatif ini semakin memperkuat spekulasi di tengah masyarakat mengenai keterlibatannya dalam bisnis ilegal tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Polres Merangin dan Polda Jambi. Publik mendesak agar penindakan PETI tidak hanya menyasar para pekerja kecil di bawah, melainkan harus berani membidik, memeriksa, dan menangkap aktor intelektual serta penyandang dana seperti Ponidi. Jika dibiarkan, maka wibawa penegakan hukum di wilayah Merangin dipertaruhkan. (Tim)
