PUGUNG-Penahukumnews.com Carut-marut pengelolaan Dana Desa (DD) di Pekon (Desa) Babakan, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kian memanas. Belum usai pengusutan resmi atas dugaan mark-up anggaran tahun 2023 hingga 2025 oleh LBH LIBAS ke Aparat Penegak Hukum (APH), kini pemerintahan pekon setempat diguncang isu disharmonisasi akut.
Hubungan yang retak antara Kepala Pekon (Kakon) Sukman Hadi dan Bendahara Pekon Deden Purwa berujung pada kaburnya sang bendahara, meninggalkan tanda tanya besar dan hak gaji para aparatur pekon yang tersendat.
Informasi yang dihimpun, sejumlah aparatur Pekon Babakan sempat menggeruduk rumah orang tua Deden Purwa pada malam Minggu lalu guna mencari keberadaan sang bendahara. Langkah ini terpaksa diambil lantaran gaji mereka tak kunjung dibayarkan, sementara uang pencairan DD termin pertama disebut-sebut dibawa seluruhnya oleh Deden.
”Iya, kami dari rumah orang tuanya Deden malam Minggu kemarin sampai pulang malam. Ternyata menurut orang tuanya, Deden sudah lama tidak pulang kampung hingga saat ini. ‘Demi Allah Deden gak pulang ke sini,’ ujar perangkat pekon menirukan ucapan orang tua Deden saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon,” ungkap salah satu aparatur pekon yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia mengeluhkan sikap Kepala Pekon yang terkesan lepas tangan atas situasi ini.
”Kami sampai saat ini belum gajian, makanya kami cari Deden selaku bendahara. Karena Kepala Pekon seolah-olah gak mau tahu, padahal uang termin satu ini di tangan Deden semua,” jelasnya dengan nada kecewa.
Misteri kaburnya Deden Purwa memantik reaksi keras dari salah satu Tokoh Masyarakat Pekon Babakan. Secara blak-blakan, ia menduga sang bendahara nekat kabur karena sudah tidak tahan menghadapi tekanan psikologis dan pola kepemimpinan Kepala Pekon, Sukman Hadi.
”Mungkin Deden itu pergi karena sudah terlalu pusing dengan urusan Pekon Babakan ini. Kepala Pekon maunya terima beres saja tanpa mau pusing,” tegas sang Tokoh Masyarakat saat dimintai tanggapan.
Lebih mengejutkan, ia membeberkan bahwa Deden sampai nekat meminjam uang berbunga (rentenir) demi menutupi bolongnya anggaran pekon akibat ulah oknum tertentu.
”Masyarakat harus tahu, terkait nekatnya bendahara meminjam uang berbunga itu bukan demi kepentingan pribadi, melainkan semata-mata menyelamatkan beberapa kegiatan pekon yang belum selesai tahun-tahun lalu. Karena uangnya sudah habis ditelan ‘setan berambut hitam’,” sindirnya tajam.
Bobroknya tata kelola keuangan di Pekon Babakan makin dikuliti. Sang tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa setiap kali Dana Desa cair, Kepala Pekon diduga selalu meminta ‘jatah’ di awal kepada bendahara tanpa kejelasan peruntukan.
”Ironisnya, setiap pencairan Dana Desa, Kepala Pekon selalu meminta uang duluan kepada bendahara, entah keperluan buat apa. Contoh saja pencairan DD termin satu tahun 2026, Kepala Pekon langsung meminta uang ke bendahara sebesar Rp15 juta. Itu baru satu, belum yang lain-lainnya,” paparnya.
Menurutnya, wajar jika bendahara akhirnya memilih angkat kaki karena tidak kuat lagi dijadikan ‘tameng’ atas kebijakan sepihak kepala pekon yang merugikan publik.
”Saat ini seolah-olah bendahara yang salah dan Kepala Pekon yang benar. Padahal ini semua gara-gara Kepala Pekon yang tidak mau sejalan demi kemajuan Pekon Babakan. Kami minta Kepala Pekon harus terbuka dalam pengelolaan Dana Desa selama menjabat, bukan hanya yang dilaporkan oleh DPP LBH LIBAS ke APH saja. Tolong dong jangan pura-pura bego terkait permasalahan yang mengakibatkan bendahara kabur dari rumah entah kemana,” ketusnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Pekon Babakan, Sukman Hadi, belum dapat dihubungi dan belum memberikan penjelasan resmi terkait kaburnya sang bendahara maupun tudingan miring yang diarahkan kepadanya. (Tim)
