Fhoto : Ilustrasi
GUNUNGKIDUL-penahukumnews.com Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilurah) Desa Monggol, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul diterpa isu tak sedap. Oknum petahana berinisial LS diduga kuat menjalankan praktik politik uang sistematis, mulai dari mendanai calon bayangan hingga menyiapkan skema bagi-bagi uang massal demi mempertahankan kursi kekuasaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, Pilurah Desa Monggol diikuti oleh 7 kandidat, yakni Maryoto, Sunarto SE, Sukamto, Tukijan, Lasiyo, Rahman Dwi Saputra, dan Eka Setyaningsih. Namun, peta persaingan tersebut disinyalir telah dikondisikan sejak awal.
Modus yang dilancarkan diduga bertujuan untuk memecah konsentrasi suara pesaing utama. Petahana disinyalir merekrut 3 nama di antara kandidat yang mendaftar untuk dijadikan calon penggembira atau “calon boneka”.
Demi memuluskan langkah tersebut, oknum petahana dikabarkan bersedia menanggung seluruh biaya pendaftaran dan operasional ketiga figur tersebut, dengan nilai mencapai Rp25 juta untuk setiap orang.
“Tiga calon dipasang hanya untuk memecah basis suara lawan. Seluruh modal ditanggung oleh LS hingga Rp25 juta per orang agar mereka bersedia mendaftar,” ujar seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Selain pengondisian kandidat, skema pemenangan juga diduga merambah ke akar rumput melalui praktik politik uang langsung (cash politics). Petahana disinyalir telah menyiapkan dana untuk dibagikan kepada sedikitnya 2.000 pemilih dengan besaran Rp100.000 per kepala.
Melalui kombinasi pemecahan suara kandidat dan guyuran uang tunai tersebut, peta pemilih diprediksi terbelah secara masif. Hal ini dinilai secara otomatis menguntungkan posisi petahana untuk meraih suara terbanyak di atas kandidat lainnya.
Maraknya dugaan manipulasi pencalonan dan rencana politik uang ini memicu keresahan warga Desa Monggol. Praktik ini dinilai mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil di tingkat desa.
Warga mendesak Bupati Gunungkidul beserta jajaran pengawas terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi mendalam serta memberikan sanksi tegas apabila indikasi pelanggaran tersebut terbukti.
“Kami meminta Bupati Gunungkidul bertindak tegas. Jangan biarkan proses demokrasi di desa kami rusak oleh praktik-praktik melanggar hukum demi kekuasaan,” tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak oknum petahana berinisial LS maupun panitia pemilihan setempat belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi terkait tuduhan yang beredar di masyarakat tersebut.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
