CIANJUR/Penahukumnews-com
5 NOVEMBER 2026 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) Tahun 2026 dengan mengusung semangat memperkuat sinergi antara kader partai dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi serta mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Menariknya, komposisi peserta didominasi masyarakat umum sebanyak 80 persen, sementara 20 persen lainnya merupakan kader Partai Golkar.
Komposisi tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Golkar untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam wawancara bersama awak media PENA HUKUM NEWS TB Mulyana selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur menjelaskan bahwa pendidikan politik bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan partai maupun agenda pemilihan umum, melainkan memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, berbagai kebijakan publik yang dirasakan masyarakat merupakan bagian dari proses politik, mulai dari peraturan daerah, kebijakan pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, ketenagakerjaan hingga pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana proses politik berjalan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawal kebijakan dan pembangunan di daerah.
“Politik itu tidak hanya melulu soal pemilu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga merupakan bagian dari proses politik. Peraturan daerah, peraturan desa, hingga kebijakan mengenai kesehatan, ketenagakerjaan dan ketertiban masyarakat merupakan produk politik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ungkap TB Mulyana.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Cianjur tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun partai politik tertentu. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
80 Persen Peserta dari Masyarakat Umum
Dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut, Golkar memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat umum, khususnya warga Kecamatan Cugenang.
TB Mulyana menyampaikan bahwa peserta kegiatan tidak dibatasi berdasarkan latar belakang organisasi atau kelompok tertentu. Selama merupakan bagian dari masyarakat Kecamatan Cugenang, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai demokrasi, pemerintahan, serta arah pembangunan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Golkar berharap terbangun komunikasi yang lebih baik antara kader partai dengan masyarakat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan menjadi bahan pembahasan bersama.
Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan politik seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh partai politik, bukan hanya Golkar. Termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu melalui sosialisasi dari KPU maupun Bawaslu.
Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi demokrasi diharapkan semakin meningkat.
Golkar Dorong Sinergi dengan Program Pemerintah
Selain membahas pendidikan politik, TB Mulyana juga menyoroti pentingnya sinergi antara partai politik dengan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, terutama di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Di bidang pendidikan, misalnya, persoalan angka putus sekolah, kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, hingga kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah pelosok harus menjadi perhatian bersama.ujar TB Mulyana
Pewarta : ( DK Korlap Jabar)
Editor : Hermansyah
