Bandung Barat//penahukumnews.com – 28 Oktober 2026 Tekanan fiskal yang membayangi struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai berdampak nyata pada kelangsungan tata kelola di tingkat tapak. Di tengah ancaman penurunan alokasi transfer dana daerah, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung Barat masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Lembang, Rabu (28/10/2026).
Kepengurusan baru yang dipimpin H. Diki Rohani ini langsung dihadapkan pada ujian berat: menjaga ketahanan tata kelola dan pelayanan publik di desa saat kemampuan keuangan daerah sedang terkontraksi.
Kondisi fiskal di tingkat desa mengalami pemangkasan yang cukup tajam pada tahun anggaran 2026. Sejumlah desa yang pada tahun-tahun sebelumnya mampu mengelola alokasi anggaran melebihi Rp1 miliar, kini harus mengatur ulang napas operasional dengan kisaran dana Rp573 juta. Penurunan kapasitas transfer ini beririsan langsung dengan dinamika APBD Kabupaten Bandung Barat yang sedang menanggung beban defisit pasca-perubahan anggaran. Dampaknya, ruang gerak pemerintah desa dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur fisik, program pemberdayaan warga, hingga pemenuhan operasional pelayanan publik dasar menjadi sangat terbatas.
Ketergantungan desa yang masih tinggi terhadap alokasi dana transfer memperlihatkan kerentanan struktur keuangan desa saat terjadi efisiensi di tingkat kabupaten. Ketika alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) atau bantuan keuangan daerah terkoreksi, program-program pembangunan yang telah disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa terancam berhenti di tengah jalan. Kondisi ini menuntut penataan ulang skala prioritas agar fungsi-fungsi esensial desa tidak lumpuh secara mendadak.
Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat, Diki Rohani, menekankan bahwa penyusutan alokasi dana tidak boleh mematikan fungsi pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan keberanian melakukan inovasi serta menggali potensi pendapatan mandiri di setiap wilayah. “Jangan sampai kita hanya sibuk mengeluhkan keadaan. Kepala desa harus mampu mencari jalan keluar, menggali potensi yang ada, dan mengembangkan Pendapatan Asli Desa agar desa semakin mandiri,” ujar Diki.
Ia menunjuk sektor pertanian, pariwisata lokal, perdagangan, hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai tumpuan baru perekonomian desa.
Penguatan pilar ekonomi desa melalui BUMDes dan kemitraan dengan pihak swasta menjadi skenario krusial agar desa tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pemerintah. Kendati demikian, transformasi menuju desa mandiri bukanlah proses instan. Pengisatan alokasi dana yang drastis dalam jangka pendek tetap berisiko mengguncang stabilitas finansial desa, terutama bagi desa-desa di wilayah pelosok yang belum memiliki basis Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai serta akses pasar yang terbatas.
Sebagai langkah antisipatif, APDESI Merah Putih mendorong ruang dialog yang lebih terbuka dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD dalam pembahasan anggaran tahun 2027. “Kami berharap kondisi desa yang mengalami pengurangan anggaran bisa menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Kami ingin ada komunikasi dan pembahasan yang baik, sehingga kebutuhan pemerintahan desa tetap dapat diperhatikan sesuai aturan yang berlaku,” kata Diki. Pengawalan kebijakan fiskal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa perumusan APBD ke depan tetap memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menilai sinergi antar-tingkatan pemerintahan menjadi kunci untuk melewati tekanan fiskal daerah. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menekankan pentingnya pembagian peran yang terukur antara pemkab dan pemerintah desa dalam mengawal program-program strategis. “Sinergi antara Pemkab dan pemerintah desa merupakan kunci utama kemajuan daerah,” tuturnya. Integrasi perencanaan sejak tahap perumusan hingga evaluasi diharapkan dapat menekan ketimpangan pembangunan serta meningkatkan efektivitas penggunaan setiap rupiah anggaran.
Tantangan terbesar kepengurusan baru APDESI Merah Putih KBB kini terletak pada pembuktian peran organisasi. Di luar fungsi elektoral dan konsolidasi internal, organisasi kepala desa ini dituntut mampu menjadi jembatan advokasi kebijakan yang rasional dan konstruktif. Keberhasilan navigasi kepemimpinan di era efisiensi anggaran ini akan menjadi penentu apakah desa-desa di Bandung Barat mampu bertransformasi menjadi unit pemerintahan yang tangguh dan mandiri, atau justru kian rentan terpukul oleh gejolak fiskal daerah.
Pewarta : (Asker Biro KBB)
Editor : Hermansyah
