KARAWANG penahukumnews.com- Dugaan ketidaknetralan unsur pemerintahan lingkungan dalam pelaksanaan Pilkades Cikampek Timur semakin menjadi sorotan. Rekaman video yang memperlihatkan dugaan ajakan terbuka untuk memilih calon petahana nomor urut 3 kini menjadi perhatian serius Ormas Kujang Pajajaran.
Persoalan ini semakin memunculkan pertanyaan ketika laporan mengenai dugaan keterlibatan RT, RW, dan kepala dusun dan BPD sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Namun, Kujang Pajajaran menilai belum terlihat langkah penanganan yang signifikan terhadap persoalan tersebut.
Tidak hanya mempertanyakan pengawasan Kecamatan Cikampek, Kujang Pajajaran juga menyoroti sikap Panitia Sebelas dan Panwas Pilkades Cikampek Timur.
Organisasi tersebut mempertanyakan apakah rekaman dan laporan yang telah disampaikan benar-benar sudah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, klarifikasi, dan mekanisme penanganan pelanggaran.
“Jangan sampai Panitia Sebelas dan Panwas justru terkesan menutup mata terhadap persoalan yang sudah menjadi perhatian publik. Kalau ada laporan disertai bukti, seharusnya diperiksa dan ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, untuk apa ada panitia dan pengawas kalau dugaan pelanggaran seperti ini tidak mendapatkan respons yang jelas,” tegas ketua umum Kujang Padjajaran
Kujang Pajajaran menegaskan, hak politik setiap warga untuk mendukung calon nomor berapa pun tetap harus dihormati. Namun, apabila RT, RW, atau kepala dusun menggunakan kedudukan dan pengaruh jabatannya untuk mengarahkan pilihan masyarakat, hal tersebut harus diuji berdasarkan peraturan Pilkades yang berlaku.
Ketua Panwas dan Muspika kecamatan Jangan Hanya Menjadi Penonton
Kujang Pajajaran juga kembali mempertanyakan fungsi pembinaan dan pengawasan panitia sebelas dan Camat Cikampek. Sebelumnya, laporan telah disampaikan dengan harapan ada teguran dan tindakan sesuai kewenangan.
Namun, munculnya rekaman terbaru membuat organisasi tersebut menilai perlu ada evaluasi terhadap efektivitas pengawasan di tingkat kecamatan.
Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran, Yogaswara Firdaus, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan ini.
“Kami tidak sedang memperjuangkan nomor satu, dua, atau tiga empat atau lima . Kami memperjuangkan agar aturan berlaku sama bagi semua pihak. Jangan sampai unsur pemerintahan lingkungan secara terbuka diduga mengarahkan pilihan warga, sementara pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan tidak menunjukkan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Kujang Siapkan Pelaporan kepada Bupati Karawang dan tembusan Ke gubernur
Sebagai bentuk keseriusan, Kujang Pajajaran menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat Kabupaten terutama ke bupati Karawang dan segera beraudiensi dengan DPMD dan harus ditembuskan ke Gubernur apabila tidak ada penanganan yang jelas dari pihak kecamatan, Panitia Sebelas, dan Panwas.
Rekaman video, dokumen laporan terdahulu, serta bukti pendukung lainnya akan disampaikan kepada Bupati Karawang dan instansi terkait untuk meminta pemeriksaan serta evaluasi.
“Kami ingin ada jawaban, bukan sekadar janji. Kalau memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ragu menindak sesuai aturan. Demokrasi desa tidak boleh dikorbankan karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Kini masyarakat menunggu sikap dan penjelasan resmi Panitia Sebelas, Panwas Pilkades, serta Camat Cikampek. Sebab, menjaga netralitas dan ketertiban Pilkades bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing.
Dan dilain pihak ketika dikonfirmasi panitia 11 terkait laporan ini , mengatakan hanya menjadikan ini hal biasa dalam Pilkades karna RT RW bukan perangkat melainkan mitra kepala desa (Tim)
