Bandung Barat — Penahukumnews.com
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dijadikan landasan utama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penataan keberadaan pasar modern tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan sektor perdagangan semata, melainkan juga wajib melindungi keberlangsungan hidup usaha masyarakat, khususnya warung-warung tradisional serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah lama bergerak di tengah masyarakat.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menyampaikan bahwa pengaturan terhadap pasar modern harus senantiasa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Penentuan titik lokasi pendirian minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan perlu ditetapkan secara proporsional, agar kehadiran usaha berskala besar tersebut tidak merusak dan menggeser aktivitas ekonomi para pedagang kecil.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.
Selain pengaturan lokasi, DPRD KBB juga menekankan pentingnya membangun pola kemitraan yang sehat antara pengelola pasar modern dengan pelaku UMKM lokal. Asep Dedi berharap minimarket‑minimarket yang beroperasi di wilayah Bandung Barat dapat memberikan ruang dan kesempatan seluas‑luasnya bagi produk‑produk buatan warga lokal untuk masuk ke dalam jaringan pemasaran mereka, sehingga para pelaku UMKM mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar‑pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket‑minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul‑betul bisa mengakomodasi pelaku‑pelaku usaha kecil, produk‑produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam materi Raperda perubahan tersebut, sejumlah aspek penataan telah disesuaikan. Mulai dari persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pengaturan kemitraan dengan UMKM lokal, kewajiban penyerapan tenaga kerja setempat, hingga kajian dampak terhadap pasar‑pasar yang sudah lebih dulu beroperasi. Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian penting dalam materi perubahan, termasuk ketentuan khusus pada hari‑hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Rancangan aturan ini juga memuat 
penyesuaian sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS), fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat, serta pengutamaan pelaku UMKM setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket. Dari sisi pengawasan, pengaturan akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait, disertai penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Melalui perubahan regulasi ini, DPRD KBB berharap dapat tercipta iklim perdagangan yang sehat, adil, dan seimbang. Pasar modern tetap bisa tumbuh dan berkembang, namun harus tetap memberikan ruang hidup bagi pasar rakyat, warung tradisional, serta UMKM lokal agar dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
(Asker Biro KBB)
