PRINGSEWU-penahukumnews.com Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LBH LIBAS (Lentera Indonesia Barometer Analis Study) mulai menelaah secara mendalam laporan masyarakat terkait dugaan praktik mark-up dan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.
Langkah hukum dan advokasi ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPN LBH LIBAS, Fikri Yanto, S.H., saat dihubungi melalui telepon selulernya pada Rabu (26/8/2026).
“Benar, saat ini kami sedang menelaah laporan dari warga Pekon Sukorejo. Jika seluruh substansi dan bukti sudah memenuhi unsur legalitas, kami baru akan melakukan uji informasi serta konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Pekon Sukorejo,” ujar Fikri Yanto, S.H.
Fikri menjelaskan, tim investigasi LBH LIBAS saat ini tengah bergerak aktif melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) serta pengumpulan data di lapangan. Menurutnya, terdapat sejumlah realisasi kegiatan fisik maupun program pemberdayaan yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan keuangan desa.
“Tim kami masih bekerja di lapangan. Karena ada beberapa poin kegiatan yang menurut kajian awal kami cukup janggal. Setelah hasil telaah dan bukti-bukti lapangan dinilai matang, kami segera melayangkan surat konfirmasi tertulis maupun ruang konfirmasi langsung kepada Pemerintah Pekon Sukorejo,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fikri menekankan prinsip transparansi publik dalam pengawalan kasus ini. Pihaknya berjanji akan menyampaikan seluruh temuan awal secara terbuka kepada rekan-rekan media.
“Nanti hasil telaah dan temuan investigasi di Pekon Sukorejo akan kami buka secara transparan kepada kawan-kawan jurnalis. Silakan kawan-kawan media juga menjalankan fungsi kontrol sosialnya untuk mengonfirmasi pihak-pihak terkait,” tutup Fikri.(Tim)
