DIDUGA ANCAM WARGA: TAK PILIH PETAHANA NOMOR 3, BLT DISEBUT TAK AKAN TURUN! KUJANG PAJAJARAN DESAK PANWAS BERTINDAK

 

 

KARAWANG penahukumnews.com– Dugaan intimidasi terhadap warga kembali mencuat dalam dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cikampek Timur. Kali ini, dugaan tersebut menyeret oknum Ketua RT 02 RW 07 yang diduga menyampaikan pernyataan bernada ancaman kepada seorang warga bernama Siti.

 

Berdasarkan keterangan yang diterima, Siti mengaku mendapatkan pernyataan bahwa apabila dirinya tidak mencoblos calon petahana atau pasangan calon nomor urut 3, maka bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan diturunkan.

 

Jika pernyataan tersebut benar disampaikan sebagaimana pengakuan warga, maka persoalan ini bukan lagi sekadar dinamika dukungan politik, melainkan menyangkut dugaan intimidasi dan penggunaan bantuan sosial sebagai alat tekanan terhadap hak politik masyarakat.

 

Praktik semacam ini sangat memprihatinkan. BLT merupakan bantuan yang penyalurannya harus mengacu pada ketentuan dan kriteria penerima, bukan dijadikan instrumen untuk memengaruhi pilihan politik warga.

 

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menentukan pilihan secara bebas dan rahasia. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Dalam konteks Pilkades, netralitas lingkungan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan juga menjadi hal penting untuk menjaga proses demokrasi tetap jujur, adil, dan bermartabat.

 

KUJANG: JANGAN JADIKAN BLT ALAT MENAKUT-NAKUTI RAKYAT

 

Kujang Pajajaran Nusantara menilai dugaan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Panitia 11, Panwas Pilkades, serta pihak Kecamatan Cikampek.

 

Apabila benar terdapat oknum yang menggunakan ancaman pencabutan atau tidak disalurkannya bantuan untuk mengarahkan pilihan warga, maka hal tersebut harus diperiksa secara serius dan tidak boleh dibiarkan.

 

Kujang juga meminta agar Siti diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi lanjutan.

READ  Ormas Kujang Padjajaran dan Jampes Akan "GERUDUG" Inspektorat Daerah,  Pertanyakan Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Audit Pemdes Tanjungsari Timur

 

PANWAS DAN PANITIA 11 JANGAN TUTUP MATA

 

Munculnya dugaan intimidasi ini semakin menambah daftar persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pilkades Cikampek Timur.

 

Pertanyaan publik pun semakin menguat: bagaimana mungkin demokrasi di tingkat desa dapat berjalan kondusif apabila masih ada dugaan tekanan terhadap warga dalam menentukan hak pilihnya?

 

Panwas dan Panitia 11 dituntut tidak hanya menjadi pelengkap penyelenggaraan, tetapi harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, transparan, dan profesional.

 

Kujang Pajajaran menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak, tanpa memandang siapa yang terlibat ataupun calon mana yang diuntungkan.

 

 

Sebab, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat menekan rakyat, melainkan tentang siapa yang mampu mendapatkan kepercayaan rakyat melalui cara-cara yang bermartabat.

 

BLT ADALAH HAK BERDASARKAN KETENTUAN, BUKAN HADIAH POLITIK. PILIHAN RAKYAT ADALAH HAK, BUKAN SESUATU YANG BISA DIANCAM!

Sumber :  Kujang Pajajaran Nusantara

Editor    : Hermansyah

banner 728x90 banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *