APARAT DESA TERANG-TERANGAN BERKAMPANYE, PANWAS KECAMATAN DAN PANITIA 11 DIPERTANYAKAN: ADA APA DENGAN PENGAWASAN PILKADES CIKAMPEK TIMUR?

KARAWANG penahukumnews.com– Dugaan pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cikampek Timur semakin menjadi sorotan. Ormas Kujang Pajajaran Nusantara melontarkan kritik keras terhadap kinerja pengawasan Pilkades, mulai dari unsur pengawasan tingkat kecamatan hingga Panitia 11 yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan oknum aparat lingkungan desa dalam aktivitas kampanye untuk memenangkan calon petahana nomor urut 3.

 

Persoalan ini bukan sekadar dugaan yang disampaikan tanpa dasar. Kujang Pajajaran Nusantara mengaku telah menempuh jalur resmi dengan menyampaikan laporan tertulis, disertai bukti-bukti pendukung, bahkan telah menggelar audiensi dengan pihak Kecamatan Cikampek dan Panitia 11 untuk meminta klarifikasi sekaligus mendesak adanya tindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

 

Namun, hingga kini, pihak Kujang menilai belum terlihat langkah pengawasan yang konkret dan transparan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: Untuk apa mekanisme pengawasan dibentuk apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas?

 

Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, Yogaswara Firdaus, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mencari kegaduhan politik. Kujang hadir untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan sesuai aturan, tanpa tekanan, pengarahan, maupun penyalahgunaan posisi oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga netralitas.

 

Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum RT, RW, dan kepala dusun dalam mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

 

“Kalau benar terdapat aparat lingkungan yang secara terang-terangan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon, maka ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak pendukung petahana,” tegasnya.

READ  POLSEK TANGGEUNG INTENSIFKAN PATROLI GUANKAMTIBMAS, WUJUDKAN SITUASI WILAYAH YANG AMAN DAN KONDUSIF

 

Ia juga mempertanyakan respons pengawasan kecamatan dan Panitia 11 yang dinilai belum memperlihatkan hasil nyata setelah laporan dan audiensi disampaikan.

 

“Jangan sampai pengawasan hanya sebatas nama dan formalitas. Ketika ada laporan resmi, ada bukti yang disampaikan, bahkan sudah dilakukan audiensi, seharusnya ada respons yang terukur. Minimal dilakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan disampaikan apa hasil tindak lanjutnya kepada pelapor,” lanjutnya.

 

JANGAN BIARKAN DEMOKRASI DESA BERJALAN DI BAWAH BAYANG-BAYANG KEKUASAAN

 

Kujang Pajajaran Nusantara menilai bahwa Pilkades seharusnya menjadi ruang demokrasi yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa intervensi dari pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan pemerintahan desa.

 

Apabila dugaan pengarahan pemilih oleh oknum RT, RW, maupun kepala dusun benar terjadi, maka persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan kedudukan, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Kujang juga meminta agar tidak ada pihak yang berlindung di balik perdebatan mengenai status RT/RW sebagai mitra pemerintah desa atau bagian dari perangkat desa. Status dan kedudukan masing-masing harus diperiksa berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran.

 

KUJANG SIAP KAWAL, TIDAK AKAN BERHENTI PADA AUDIENSI

 

Ormas Kujang Pajajaran Nusantara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya meminta pengawasan Kecamatan Cikampek dan Panitia 11 memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan laporan, langkah pemeriksaan, serta tindakan yang telah atau akan dilakukan.

 

Jika tidak terdapat tindak lanjut yang jelas, Kujang menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada instansi pemerintah kabupaten dan lembaga berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

 

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses Pilkades hanya karena dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan tidak mendapatkan penanganan yang transparan. Kami meminta keadilan prosedural, bukan keberpihakan. Siapa pun yang terbukti melanggar harus diproses sesuai aturan, tanpa melihat siapa calon yang didukungnya dan aparat juga jangan hanya meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas tapi aturan dan penindakan nya tidak ditegakan dan ini adalah murni pembiaran, dan jelas aparat desa jelas jelas sudah nantang dan melanggar aturan ,” tegas Yogaswara.

READ  Usai Dikonfirmasi Media, Kepsek SMPN 2 Pusakajaya Mundur dari Tim Pemenangan Cakades Rancasari

 

Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan pihak pengawasan untuk menjawab persoalan tersebut. Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana proses pemilihan itu dijalankan.

 

Jangan sampai pengawasan hanya hadir di atas kertas, sementara dugaan pelanggaran di lapangan justru terus menjadi tanda tanya.

Sumber : Kujang Pajajaran Nusantara

banner 728x90 banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *