MERANGIN–Penahukumnews.com Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di Kabupaten Merangin, Jambi. Kali ini, dugaan keterlibatan sejumlah oknum penyelenggara negara—mulai dari aparatur pemerintah desa hingga pegawai instansi vertikal Kementerian Agama—memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat Kecamatan Tabir Ulu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga Desa Pulau Aro, aktivitas ilegal ini diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator merek Zoomlion yang beroperasi langsung di kawasan setempat. Warga menyayangkan sikap para oknum yang seharusnya menjadi teladan penegakan hukum, justru diduga bertindak sebagai pemodal dalam operasional tambang merusak tersebut.
Oplus_0
Sejumlah nama yang disebut-sebut oleh warga sebagai pihak yang diduga terlibat antara lain Noprozal alias Banap (Kasi Pembangunan Kantor Desa Pulau Aro) serta Sukardi (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK pada Kantor Kemenag Kabupaten Merangin). Tiga nama lainnya yang turut diseret dalam lingkaran kelompok tersebut adalah Sudi, Noprizal, dan Giman.
Warga Desa Pulau Aro mengungkapkan kekecewaannya. Padahal, Kapolda Jambi bersama Kapolres Merangin telah berulang kali mengeluarkan peringatan keras serta instruksi tegas agar segala bentuk praktik PETI segera dihentikan.
Oplus_0
“Justru oknum yang merupakan bagian dari pemerintahan yang malah terlibat PETI. Ini sangat menyakiti hati masyarakat,” ujar salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Selasa (10/11/2026).
Dampak lingkungan dari aktivitas ilegal ini sudah dirasakan secara nyata oleh warga sekitar. Aliran Sungai Tabir dilaporkan semakin keruh, ekosistem sungai rusak parah, serta potensi ancaman bencana alam seperti longsor dan abrasi kian meningkat bagi warga yang tinggal di bantaran sungai.
Masyarakat Tabir Ulu mendesak Kapolda Jambi dan Kapolres Merangin untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap para terduga pelaku. Terdapat dua poin utama tuntutan warga:
Meminta aparat penegak hukum (APH) memproses secara hukum para oknum yang diduga berperan sebagai pelaku maupun pemodal PETI di Desa Pulau Aro tanpa pandang bulu.
Oplus_0
Menindak tegas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan pegawai instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi dan mengumpulkan tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait yang namanya disebutkan dalam laporan warga, guna memenuhi prinsip cover both sides (keberimbangan berita). Redaksi akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini di wilayah hukum Polres Merangin.( Udin/Totoi)