CIANJUR Penahukumnews-comSelasa 10-11- 2026 Polemik penolakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, masih menjadi perhatian masyarakat. Setelah sebelumnya ratusan warga mendatangi Kantor Desa Langensari untuk menyampaikan keberatan atas hasil pemilihan, pemerintah desa bersama warga telah menggelar mediasi guna membahas persoalan tersebut.
Mediasi yang dilaksanakan pada itu menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan berbagai pihak, khususnya pemerintah desa dan masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap hasil Pilkades. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, mengklarifikasi berbagai persoalan, serta mencari jalan keluar melalui mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Langensari mendatangi Kantor Desa Langensari karena merasa tidak puas dengan hasil pelaksanaan Pilkades. Massa menyampaikan sejumlah keberatan dan menduga adanya pelanggaran dalam proses pemilihan. Bahkan, sebagian warga mendesak agar pelaksanaan Pilkades diulang.
Salah seorang warga yang turut dalam aksi, Awek, menyampaikan bahwa aksi penolakan mulai dilakukan pada Minggu (8/11/2026) malam, setelah proses penghitungan suara selesai dilaksanakan.
Menurut Awek, keberatan warga salah satunya berkaitan dengan terpilihnya kembali kepala desa sebelumnya yang disebut-sebut pernah terseret persoalan atau skandal. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu hal yang memicu ketidakpuasan sebagian masyarakat.
Aksi kemudian berlanjut pada Senin (9/11/2026) pagi. Sejumlah warga kembali mendatangi Kantor Desa Langensari untuk menyampaikan tuntutan agar dilakukan pemilihan ulang.
Selain mempersoalkan figur calon yang kembali terpilih, warga juga menyampaikan dugaan adanya praktik politik uang serta kemungkinan pelanggaran lain yang dinilai perlu diperiksa dan diklarifikasi oleh pihak berwenang.
Dalam penyampaian aspirasinya, warga berharap seluruh tahapan Pilkades dapat diperiksa secara terbuka dan objektif. Mereka menginginkan agar setiap dugaan pelanggaran tidak dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan, melainkan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan digelarnya mediasi antara pemerintah desa dan warga, diharapkan komunikasi kedua belah pihak dapat berjalan lebih baik. Masyarakat berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian pendapat, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian atas keberatan yang disampaikan.
Di sisi lain, hasil Pilkades yang telah ditetapkan juga perlu ditempatkan dalam koridor aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Dugaan kecurangan maupun tuduhan politik uang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pernyataan sepihak.
Hingga persoalan ini mendapatkan kejelasan, masyarakat diharapkan tetap menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
Penyelesaian polemik Pilkades Langensari diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak, menjaga persatuan masyarakat, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Pewarta : ( DK Korlap Jabar)
Editor : Hermansyah
