CIANJUR penahukumnews.com— Penahukumnews.com
Hari Selasa, 17 November 2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan pendampingan dan pembinaan pendidikan yang ditujukan bagi para kepala sekolah, pengawas, pemilik lembaga, serta ketua MPKS se wilayah Kecamatan Cipanas dan Pacet.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, H. Ispan Sopandi, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara terpisah untuk dua kecamatan, yaitu wilayah Cipanas dan Pacet. Kedepannya, pendampingan serupa juga akan dilanjutkan ke kecamatan‑kecamatan lainnya di seluruh Kabupaten Cianjur.
“Intinya, kegiatan ini membahas satu kemasan menyeluruh, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Kita fokus melakukan pembinaan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, sekaligus lembaga pendidikannya,” ujar H. Ispan Sopandi, S.Pd., M.Pd.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu penting menjadi bahan pembahasan utama, antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Semua hal ini menjadi prioritas agar mutu pendidikan di Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
Terkait data peserta didik, H. Ispan menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memperketat aturan pendataan siswa melalui Dapodik. Jika terdapat satu orang siswa yang namanya terdaftar di dua sekolah yang berbeda, maka data tersebut dinyatakan bermasalah. Pemerintah pusat telah menetapkan batas waktu cut‑off data pada tanggal 31 Agustus, dan pihaknya akan kembali menginformasikan jumlah residu siswa setelah proses tersebut selesai.
Pihak Dinas Pendidikan juga menegaskan agar seluruh satuan pendidikan tidak sembarangan memasukkan data siswa. Jika ada siswa yang sebenarnya sudah bersekolah di lembaga lain, maka tidak diperbolehkan untuk tetap dimasukkan ke dalam data sekolah lain. Apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, tim akan melakukan investigasi dan audit secara langsung.
“Pemerintah pusat hanya menerima data yang masuk di Dapodik. Proses verifikasi utamanya berada di tingkat kabupaten dan satuan pendidikan. Maka dari itu, setiap satuan pendidikan harus sangat cermat saat memproses dan memasukkan data,” tegasnya.

Untuk jenjang SMP, dalam waktu dekat akan dilaksanakan verifikasi langsung ke lapangan. Para kepala sekolah juga akan diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang menyatakan bahwa seluruh data pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa yang dimasukkan ke Dapodik adalah data yang benar.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran data, pihak yang bersangkutan harus siap menerima konsekuensi berupa hukuman, audit, maupun pemeriksaan dari Inspektorat dan lembaga pengawas lainnya.
Pewarta : Ridwan, Biro Cianjur
Editor : Hermansyah









